INTEROPERABILITAS TNI AL DAN BAKAMLA RI DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA
Abstract
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin freedom of navigation dan safety of navigation pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Laut Natuna Utara (LNU) yang berada dalam ALKI I, menjadi sorotan penting akibat banyaknya pelanggaran dan kerawanan dari kapal-kapal pihak asing yang melintas di wilayah LNU. TNI AL dan Bakamla RI adalah dua instansi yang sama-sama memiliki kewenangan di wilayah LNU. Untuk mengawasi pelanggaran dan menjaga keamanan di wilayah tersebut, TNI AL dan Bakamla RI menggelar operasi bersama. Penelitian ini mengkaji bagaimana interoperabilitas antar lembaga dan komunikasi-koordinasi kedua instansi serta bagaimana kendala dan hambatannya. Penelitian ini menggunakan teori Pemerintahan Kolaboratif, Keamanan Maritim dan Teori Strategi serta metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 4 orang narasumber yang berasal dari instansi TNI AL, Bakamla RI, dan Kementerian Pertahanan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa meskipun komunikasi dan koordinasi antar lembaga sudah berjalan dengan baik, kedua instansi masih harus memperhatikan mengenai sistem pengolahan data dan informasi dengan benar dan akurat. Perbedaan jumlah kapal yang diproses oleh kedua instansi dalam satu gelar operasi yang sama menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi yang dilakukan masih pada level operasional saja ketika melaksanakan patroli bersama. Oleh karena itu kedua instansi perlu memperhatikan aspek akurasi data dan informasi mengenai pelanggaran di wilayah LNU, yang akan berpengaruh pada pembuatan kebijakan maritim selanjutnya. Kendala dan hambatan pada aspek alutsista dan alokasi kapal patroli dapat diupayakan agar dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan patroli bersama di wilayah LNU.
References
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of public administration research and theory, 18(4), 543-571.
Arcan, R. (2021). Peran Penyidik Pangkalan TNI Angkatan Laut Dalam Penanggulangan Pencurian Ikan Oleh Kapal Ikan Asing Di Perairan Natuna. UNES Law Review, 3(4), 428-439. https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i4.205
Bartholomees Jr, J. B. (2012). US Army War College Guide to National Security Issues. Volume 2. National Security Policy and Strategy. ARMY WAR COLL STRATEGIC STUDIES INST CARLISLE BARRACKS PA.
Booth, K. (1977). Roles, Objectives and Tasks: An Inventory of the Functions of Navies. Naval War College Review, 83-97.
Bueger, C. (2015). What is maritime security?. Marine Policy, 53, 159-164. https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2014.12.005
Connelly, A. (2016). Indonesia in the South China Sea: going it alone.
Hadiwijaya, B. (2022). Strategi Pertahanan Maritim Di Laut Natuna Utara Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(3), 418-429.
Juanita, M. D., Supartono, S., & Purwanto, P. (2021). Peran Diplomasi Maritim dalam Menangani Krisis di Laut Natuna Utara Antara Indonesia–China. Keamanan Maritim, 7(1), 68-93.
Klein, N. (2011). Maritime Security and the Law of the Sea. Oxford University Press.
Kusuma, A. W., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Sinergitas Komando Armada I dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Strategi Pertahanan Laut Guna Memberantas Kejahatan Lintas Negara di Selat Malaka. Strategi Pertahanan Laut, 5(2).
Kusumah, M. I., Syahtaria, I., Sianturi, D., Saragih, H. J. R., & Bangun, E. (2022). Strategi Interoperabilitas Sistem Informasi Tni Guna Mendukung Komando Dan Pengendalian Operasi Pengamanan Perbatasan Di Laut Natuna Utara. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(8), 2819-2832.
Law.ui.ac.id (2018). “Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia”. diakses pada 29 maret 2022 dari https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage publications.
Miller, G. D. (2020). Evaluating Strategies: Six Criteria for National Security Professionals. Joint Force Quarterly: JFQ, (98), 28-37.
Nelson, C. R. (2016). The Life and Work of General Andrew J. Goodpaster: Best Practices in National Security Affairs. Rowman & Littlefield.
O'Flynn, J., & Wanna, J. (2008). Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia? (p. 201). ANU Press.
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
Sriyono, R. (2020). “Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E, M.M : Menegakkan Kedaulatan NKRI di Laut”, diakses pada 29 Maret 2022 dari https://koran-jakarta.com/kepala-staf-angkatan-laut-ksal-laksamana-tni-yudo-margono-s-e-m-m-menegakkan-kedaulatan-nkri-di-laut?page=all
Till, G. (2013). Seapower: A guide for the twenty-first century. Routledge.
Tni.mil.id (2012). “Guskamla Gelar Operasi Keamanan Laut Melibatkan KRI Dan Pesawat Udara TNI AL”, diakses pada 29 maret 2022, https://tni.mil.id/view-32766-guskamla-gelar-operasi-keamanan-laut-melibatkan-kri-dan-pesawat-udara-tni-al.html
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).
Wardana, N. K. (2020). Pengerahan Kekuatan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Di Laut Natuna Utara. Keamanan Maritim, 6(2), 203-229.
